SEJARAH TOPDAM V/BRAWIJAYA

 

BAB I  PENDAHULUAN

Sejarah perjuangan Bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda kemudian jaman penjajahan Jepang sampai dengan diproklamirkan Kemerdekaan Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, penuh dengan semangat Nasionalisme dan Patriotisme yang tinggi oleh para pejuang pendahulu kita. Terbentuknya TNI sebagai pengawal bangsa dan Negara Indonesia ditandai dengan pengorbanan segenap bangsa dan rakyat Indonesia. Harta benda, darah bahkan nyawa diikhlaskan demi tetap tegaknya Proklamasi 17 Agustus 1945. Sejarah telah membuktikan peranan dan kedudukan TNI dalam revolusi bangsa Indonesia, sehingga sampai dengan sekarang bangsa Indonesia dapat menikmati hasil-hasil perjuangan para pahlawan kusuma bangsa.

Sebagaimana sejarah berdirinya TNI khususnya TNI AD, sejarah terbentuknya Kodam V/Brawijaya yang merupakan salah satu kesatuan TNI AD yang dilahirkan dan dibesarkan oleh dan dalam perjuangan bangsa Indonesia pada saat menegakkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, setahap demi setahap melalui aneka peristiwa yang dialami akhirnya dapat melengkapi unsur  pelaksana sebagai pendukung kegiatan operasional Kodam. Salah satu badan pelaksana pendukung kegiatan operasional Kodam dalam bidang penyediaan dan penyelenggaraan informasi geografi adalah Topografi Kodam V/Brawijaya.

Sebagai salah satu satuan teknis di TNI AD, sejarah terbentuknya Topografi Kodam V/Brawijaya sudah dimulai sejak jaman penjajahan Belanda,  yaitu sejak pemerintahan Hindia Belanda di bawah Gouverneur General Daendels, dimana saat itu sudah ada keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang pedalaman Pulau Jawa melalui peta-peta yang dibuat. Diawali dengan membentuk organisai Biro Zeni yang member  tugas kepada para Perwira Zeni untuk melaksanakan pengukuran situasi dan waterpassing dengan memakai peta-peta laut yang terbaik sebagai dasar. Organisasi pengukuran dan pemetaan kemudian menjadi Topografisch Dienst (Dinas Topografi) yang langsung di bawah Departement Van Oorlog KNIL.

Pada masa penjajahan Jepang, Topografisch Dients diambil alih dan diubah menjadi Sokuryo Kyoku dengan tugas menyelenggarakan kegiatan pemetaan untuk keperluan perang. Kantor Sokuryo Kyoku berhasil diambil alih dari tangan Jepang pada tanggal 28 September 1945, yang secara de facto telah melahirkan Jawatan Topografi.

BAB II             SEKITAR  PEMBENTUKAN TOPDAM V/BRAWIJAYA

a.         Latar Belakang Pembentukan Topdam V/Brawijaya

Sejarah terbentuknya Topografi Kodam V/Brawijaya sudah dimulai sejak jaman penjajahan Belanda. Yaitu sejak pemerintahan Hindia Belanda di bawah Gouverneur General Daendels, dimana saat itu sudah ada keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang pedalaman Pulau Jawa melalui peta-peta yang dibuat. Diawali dengan membentuk organisai Biro Zeni yang member  tugas kepada para Perwira Zeni untuk melaksanakan pengukuran situasi dan waterpassing dengan memakai peta-peta laut yang terbaik sebagai dasar. Organisasi pengukuran dan pemetaan kemudian menjadi Topografisch Dienst (Dinas Topografi) yang langsung di bawah Departement Van Oorlog KNIL.

Pada masa penjajahan Jepang, Topografisch Dients diambil alih dan diubah menjadi Sokuryo Kyoku dengan tugas menyelenggarakan kegiatan pemetaan untuk keperluan 

perang. Kantor Sokuryo Kyoku berhasil diambil alih dari tangan Jepang oleh pejuang Indonesia pada tanggal 28 September 1945, yang secara de facto telah melahirkan Jawatan Topografi.

b.         Pembentukan Topdam V/Brawijaya

            Pembentukan Topdam V/Brawijaya merupakan kelanjutan dari Topograficsh Dienst yang telah ada sejak jaman penjajahan Belanja. Kemudian menjadi Sokuryo Kyoku pada masa penjajahan Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka berubah menjadi Jawatan Topografi.

Topografi AD masa penjajahan Belanda.

Pada abad 18 pengetahuan tentang pendalaman Pulau Jawa amat kurang, terlebih daerah luar P.Jawa. Dibawah Pemerintahan Gouverneur General Daendels diletakkan dasar untuk pengukuran di P.Jawa, sehingga pada tahun 1809 diangkat juru – juru ukur yang diambil sumpah untuk mengisi personel dalam organisasi “Biro Zeni” dalam gerakan – gerakan Militer. Semua pejabat Militer dan Sipil mendapat instruksi untuk mengadakan pengukuran dan pemetaan, terutama kepada para Perwira Zeni diberi tugas pengukuran dan waterpassing dengan memakai peta-peta laut yang terbaik sebagai dasar.

Selesai peperangan di Jawa ( Perang Diponegoro tahun 1825 – 1830 ) timbul kebutuhan yang meningkat akan informasi geografi dan topografi yang lebih lengkap dari wilayah Hindia Belanda, yang terutama ditujukan kepada pembuatan peta pertahanan pulau Jawa. Pada awal abad ke 19 di Eropa timbul anggapan bahwa pekerjaan – pekerjaan triangulasi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemetaan yang dimulai pada akhir abad 19 di Indonesia. Pemerintah pada waktu merencanakan pengukuran dan pemetaan detail, semula hanya Batavia (Jakarta) dan Buitenzorg (Bogor) dan sekitarnya. Namun segera diputuskan pemetaan topografi pertama dimulai di daerah Residen Batavia saja (tahun 1849 – 1853), agar diperoleh hasil pekerjaan yang mempunyai manfaat umum. Hasil yang diperoleh dari 

pekerjaan dan pengukuran tersebut memperjelas manfaat serta kegunaan pemetaan Detail dengan Skala   1 : 10.000 dan kemudian diperkecil dalam skala 1 : 50.000. Pengukuran ini dilakukan Topografisch Bureau sebagai bagian dari Corps Genie. Setelah selesai dilakukan pemetaan di sekitar Batavia, pemetaan di pulau Jawa diperluas sampai ke Karesidenan Cirebon.

Sejak tahun 1853 diputuskan bahwa Pemetaan Topografi daerah Cirebon dapat dianggap sebagai dasar berdirinya “Militaire Verkeningen” (Penyuluhan Militer). Berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah No. 12 tanggal 25 Pebruari 1864 semua pengukuran Topografisch yang semula dikerjakan oleh Genie diletakkan  dibawah Chef Van Het Topografisch Bureau En De Militaire Verkeningen (Kepala Biro Topografi dan Penyuluhan Militer).

Dibawah pimpinannya selain terdapat Brigade Pengukuran, terdapat juga Photografisch Atelier dan Instrument Maker Winkel yang telah ada. Kepala Biro Topografi yang pertama ini menghadapi pekerjaan-pekerjaan antara lain sebagi berikut :

Menentukan cara kerja-sama dan memperbaiki dasar ilmiah peta-peta Topografi.

Membuat peraturan-peraturan sementara yang kemudian menjadi intruksi-intruksi kepada Kepala Brigade dan Juru Ukur.

Menentukan syarat-syarat teoritis yang harus dipenuhi oleh para Perwira Topografi.

Melengkapi Brigade dengan alat-alat Topografi.

Dengan Surat Keputusan Pemerintah Nomor 74 pada tanggal 16 Agustus 1873 dibentuk Staf Umum Angkatan Darat. Dibawah Generale Staf tersebut diletakan Biro Topografi dan Penyuluhan Militer beserta unsur-unsurnya. Kemudian ditambah dengan Lithografisch Etablissement yang dibentuk sejak tanggal 7 April 1874 dalam Surat Keputusan Pemerintah No.2 yang menyebutkan serta diputuskan   perubahan nama Biro Topografi dan Penyuluhan Militer menjadi Dinas Topografi (Topografisch Dienst) langsung berada dibawah Departemen Van Oorlog (Konin – Klijk Nederlandsch Indisen Leger – KNIL) serta mendapat persetujuan  

dari Raad Van Indie. Sebagai Pengawas Umum dan Pimpinan ditunjuk Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Direktur Zeni sebagai pejabat lama.

Pada mulanya pekerjaan-pekerjaan triangulasi dilakukan oleh Dinas Geografi Angkatan Laut. Akan tetapi Dinas ini dibubarkan pada tanggal 1 Mei 1882 dan wewenangnya dalam pekerjaan-pekerjaan triangulasi diserahkan kepada Dinas Topografi. Triangulasi dan pemetaan sejak saat itu dikerjakan dibawah satu Pimpinan sehingga terdapat kerja sama yang baik, yang tidak terdapat sebelumnya, sebab triangulasi dan pemetaan dilakukan oleh dua Departemen yang berlainan, yaitu Angkatan Laut dan Angkatan Darat.

Dinas Topografi jaman Belanda mengalami perkembangan dan perubahan baik tehnis maupun personel diantaranya adalah :

Dalam Periode 1888 – 1897 telah terjadi :

Pemyempurnaan tehnik Pengukuran dan Pemetaan.     

Penggantian Proyeksi Bone dengan Proyeksi Polyeder.

Pendidikan Topografi bagi Bangsa Indonesia.

Didirikannya  Brigade  Pendidikan  sebagai dasar Pendidikan terpusat bagi pegawai Topografi.

b)         Pada tahun 1905 pekerjaan pengukuran untuk pajak bumi diambil oleh Dinas Topografi dari Dinas Kadaster. Pada tahun ini terbit nomor pertama laporan tahunan Topografi (Jaarverslag van de Topografisch Dienst).

c)         Pada tahun 1906 dibentuk Permanente Council Van de Kaarterings En Openemings Werkzaamheden yang mengawasi pekerjaan pengukuran dan pemetaan secara terpusat.

d)         Tahun 1907 Topografisch Dienst berdiri sendiri dan merupakan IX e Afdeeling van het Departement van Oorlog, yang berkantor pusat di Jl. Gunung Sahari 90 Batavia (Jakarta).

e)         Pada tahun 1922 dibentuk bagian Kartografi. Dengan adanya bagian ini maka penyusunan peta-peta schets (bagan) dan peta-peta ikhtisar berdasarkan bahan-bahan keterangan dari berbagai sumber dapat dilakukan secara ilmiah dan sistimatis.

f)          Dengan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 22 Juli 1930 No 43 bagian reproduksi diletakan dibawah Indische Bedryven Wet (IBW) dengan keputusan bahwa bagian ini diperkenankan mencetak bahan-bahan lain selain peta.

g)         Tahun 1937 didirikan Brigade Fotogrametri yang resmi dimasukkan dalam dinas Topografi. Bagian ini merupakan bagian terakhir dari unsur-unsur Topografi yang sempat didirikan oleh pemerintah jajahan Belanda sampai berakhirnya penjajahan Belanda tahun 1942 maka secara menyeluruh Topografisch Dienst pada masa itu telah lengkap dan efektif. Tetapi tidak seorang putra Indonesia-pun yang diberi kesempatan maju untuk menduduki tempat atau jabatan yang lebih tinggi dari Mantri Ukur kepala, Mantri Tekenaar (gambar) Klas I dan paling tinggi menduduki jabatan Klerk pada bagian administrasi. Baru ketika Belanda diduduki Jerman, Pemerintah Hindia Belanda dengan baik hati mendidik tenaga-tenaga Indonesia menjadi Sersan Topograff diantaranya : Sersan Soenaryo (Kolonel Purn. Dr. Ir. Soenaryo almarhum) yang dianugrahi Bintang Mahaputra Kelas III oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1978, Sersan Soetiksno dan Sersan Soeradi.  

2)         Topografi AD masa penjajahan Jepang.

Dalam Perang Dunia ke II, Jepang berhasil menduduki beberapa bagian Asia Tenggara, yang pada umumnya sebelum pecah perang merupakan jajahan Negara-negara Barat. Tanggal 11 Januari 1942 Jepang mendarat di Kalimantan dan Sulawesi dan pada tanggal 1 Maret 1942 melancarkan serangannya ke Jawa, tempat inti pertahanan dan kekuatan Hindia Belanda pada masa itu dan disusul dengan menyerahnya Pemerintah Hindia Belanda tanpa syarat kepada Bala Tentara Jepang pada tanggal 12 Januari 1942.

Secara Umum bulan Juli 1942 tentara Jepang berhasil mengusir kekuatan sekutu (Western Power) dari daratan Asia Tenggara, Philipina dan Indonesia. Dengan demikian kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia beralih ketangan Tentara pendudukan Jepang.

“ Topografisch Diens KNIL “ yang kantor pusat dan perlengkapannya ada di Jakarta pada waktu mobilisasi perang dunia ke II dipindahkan ke Bandung dan ditempatkan digedung sekolah “ Van De Venter “ Jalan Van De Venter No 8 – 10 – 12  dan gedung ELS untuk Biro Fotogrametri di Jl. Sumetera Bandung, sedangkan di Bandung sendiri telah ada cabang Topografi di Jl.Bangka No 2 Bandung. Kemudian gedung serta perlengkapannya digunakan oleh Jepang untuk keperluan Militernya diganti namanya menjadi “ Sokuryo Kyoku “ yang berarti Kantor Pengukuran.

Bagian Triangulasi dipimpin oleh Bp Ir. Soetomo Wongsotjitro dan kegiatan bagian Triangulasi pada waktu itu ialah :

Meneruskan menghitung titik T (Tersier) dari daerah luar Jawa dan memasukkan koordinat-koordinatnya dalam daftar.

Menggambar peta-peta triangulasi.

Meneruskan pengukuran presisi waterpass di pulau Jawa.

Mengukur ulang titik-titik T yang dianggap tidak teliti di daerah Priangan Selatan dan Malang Selatan.

Menghitung tinggi panjang waterpass yang diukur dan menghitung kembali titik T yang diukur ulang.

Kemudian dibangunlah kembali 3 buah Brigade pembaharuan ukuran yang diberikan nama Bun Kyoku (Cabang) dan berkedudukan di Bandung, Magelang dan Malang untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada saat itu Ir.Soetomo Wongsocitro adalah satu satunya pegawai tinggi Bangsa Indonesia yang bekerja pada “ Sokuryo Kyoku “ dan kemudian diadakan pendidikan Topografi yang siswanya diambil dari lulusan SMP,SD yang dididik 12 orang siswa untuk tingkat Menengah Atas dan 12 siswa untuk tingkat menengah Pertama, mengingat situasi perang dunia ke II sedikit sekali kegiatan-kegiatan Topografi yang dapat diketahui, beberapa pekerjaan dilakukan oleh opsir-opsir Jepang saja.

3)         Masa Republik Indonesia.

Periode 1945 – 1950

Sejak Proklamasi Kemerdekaan maka mulailah  usaha - usaha  untuk menguasai Instalasi-instalasi Pemerintah Sipil, secara serentak atau satu demi satu dari tangan Jepang dan secara spontan dengan hanya bermodalkan Nasionalisme dan Patriotisme. Korban yang jatuh tidak sedikit dalam usaha menguasai dan merebut Instalasi-instalasi ini. Tidak ketinggalan pula dalam hal ini segenap pegawai dan pemuda-pemudanya yang bekerja dan belajar di “ Sokuryo Kyoku “ diantara 12 orang Siswa menengah atas Topografi yang dipimpin oleh Pemuda Iswondo telah bertekad untuk melaksanakan perebutan dan pengambil alihan Kantor      “ Sokuryo Kyoku “ dari tangan Jepang.

Maka secara de Facto lahirlah Jawatan Topografi Indonesia di bumi Parahiyangan dan atas permintaan segenap pegawai dan para pemuda Topografi, Bapak Ir. Soetomo Wongsotjitro memberanikan diri memimpin kantor tersebut walaupun tanpa surat Keputusan Pemerintah. Dengan demikian beliau adalah Kepala Jawatan Topografi yang pertama. Usaha-usaha pertama yang dijalankan oleh Kepala Jawatan Topografi antara lain adalah :

Menentukan kepala-kepala Bagian dengan dasar surat-surat konduite serta musyawarah dengan tokoh-tokoh bagian. 

Mencari wadah untuk Jawatan Topografi agar para pegawai tetap mendapatkan penghasilan pada waktunya. Setelah diadakan perundingan dengan Kepala Jawatan Kadaster, maka untuk sementara telah disepakati bahwa Jawatan Topografi digabungkan dengan Jawatan Kadaster bernaung di bawah Kementrian Kehakiman.

Memerintahkan kepada para pegawai untuk mengkalkir lembaran peta-peta skala 1:50.000 agar jika keadaan genting, dari kalkir tersebut dapat dibuat peta-peta dengan jalan membuat “blauw druk”, sehingga dapat melayani keperluan perjuangan melawan Belanda.

Topografisch Dienst KNIL di daerah pendudukan Belanda.

Setelah  Prokamasi  Kemerdekaan  17 – 8 – 1945  Pemerintah  Kolonial Belanda berusaha untuk kembali menjajah Indonesia dengan cara menyusupkan orangnya yang tergabung dalam NICA (Netherlands Indies Cifil Administration) bersama-sama tentara Inggris yang akan melucuti dan menawan bekas Tentara Jepang. Selanjutnya kekuatan dan kekuasaan pendudukannya diperluas, sehingga terdapat daerah-daerah Republik Indonesia dan daerah-daerah pendudukan Belanda.

Pada tahun 1945 – 1950 terdapat 2 jawatan Topografi ialah : Inspektorat Topografi Republik Indonesia dan Topografisch Diens KNIL Hindia Belanda di daerah pendudukan Belanda. Kegiatan-kegiatan Topografisch Dienst dilanjutkan dalam rangka mendukung Pemerintah pendudukan Belanda.

Ketika kota Bandung diduduki Belanda lagi, maka Bandung dibagi menjadi 2 bagian. Bagian utara dikuasai Belanda dan bagian selatan dikuasai Republik dengan jalan kereta api menjadi batas kedua bagian tersebut. Kemanan yang tidak terjamin mengakibatkan Jawatan Topografi tidak dapat menyingkir secara teratur, sehingga sebagian besar alat-alat topografi kepunyaan dinas terpaksa ditinggalkan. Pimpinan serta pegawai kantor Topografi mengungsi ke Cicalengka, Tasikmalaya dan Imbanegara (Ciamis). Atas anjuran Kepala Topografi 

Malang, disarankan untuk memindahkan Kantor Pusat Topografi ke Malang, mengingat cabang Malang masih lengkap alat-peralatannya dan aman dari serangan musuh.

Dengan penetapan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 26 April 1946 Nomor – 8 / SD, Jawatan Topografi dipindahkan dari lingkungan Departemen Kehakiman kedalam lingkungan Departemen Pertahanan, terhitung mulai tanggal 1 Mei 1946 dengan sebutan Inspektorat Topografi dengan Ir. Soetomo Wongsotjitro sebagai Inspektur Inspektorat dengan diberi pangkat Mayor AD. Disebabkan oleh keadaan dan juga karena kurangnya alat-alat topografi dan alat-alat lainnya, maka dinas Topografi tidak dapat mengadakan pemetaan-pemetaan, yang dilaksanakan ialah membuat gambar-gambar calquer dan blauw-druk dari peta-peta yang telah ada dan yang masih terdapat dalam arsip. Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat bersama cabang Jawa Tengah dan Jawa Timur ini bertujuan untuk membantu para pejuang kemerdekaan akan keperluan peta.

Atas permintaan sendiri, Ir. Soetomo Wongsotjitro meletakkan jabatannya sebagai Kepala Inspektorat Topografi yang pertama pada bulan Mei 1947, dan menyerahkan tugas dan jabatan serta wewenang dan tanggung jawabnya kepada  Mayor R.M.S Soerjosoemarno yang diangkat sebagai Kepala Inspektorat Topografi. Dengan alasan keamanan karena agresi Belanda ke I, jawatan ini dipindahkan dari Malang ke Surakarta dan Cabang Jawa Timur dipindahkan ke Kediri dengan sebuah seksi di Turen, Malang Selatan. Di Surakarta ini dimulai dengan pemindahan pendidikan bagi pegawai-pegawai tehnik menengah yang dipusatkan di Sarangan, Madiun. Tokoh-tokoh pendidikan seperti Bapak Abdul Rachman, Ing J.J.A Weinkopf, Bapak Tulus, Bapak Surip dan Bapak Sapar tidak dapat diabaikan perannya dalam pendidikan dan ikut menentukan perkembangan topografi selanjutnya.

Periode 1950 – 1960

Pada tahun 1950 setelah selesai dari medan gerilya perlawanan bersenjata melawan penjajahan, Kantor Pusat Topografi dipindahkan ke Yogyakarta. Sesuai hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) antara wakil-wakil Republik Indonesia dan Belanda di Den

Haag pada akhir tahun 1949, ibukota dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta. Demikian juga Kantor Pusat Topografi ikut pindah pula ke Jakarta pada permulaan tahun 1950 di jalan Kebon Sirih Jakarta.

Pada   tanggal 1  Juni  1950  kedua  Badan  Topografi    yaitu   Inspektorat Topografi Republik Indonesia dan Topografisch Dienst KNIL bergabung menjadi Jawatan  Topografi Republik Indonesia Serikat, setelah terlebih dahului menyerahkan Top Dienst KNIL kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat selanjutnya Instansi ini menjadi Jawatan Topografi Angkatan Darat (Jantop).

Dalam rangka serah terima Instansi-instansi dari Kepala Topografisch Dienst KNIL di Jakarta kepada Kepala Inspektorat Topografi, Mayor R.M.S Sorjosoemarno berangkat ke Jakarta. Topografi di Yogyakarta untuk sementara diserahkan kepada Kapten Abdulrachman yang juga ditugaskan untuk membentuk Detasemen Pengukuran Terrestris. Karena Kapten Abdulrachman harus mengadakan penerimaan Terretrisch Opnemings Bureau di Bandung, ditunjuk Letnan II R. Soekardjo sebagai penggantinya dengan tugas menyelesaikan pembentukan Detasemen Pengukuran Terrestris Jawa Tengah di Yogyakarta.

Bulan Mei dan Juni 1950 adalah bulan-bulan bersejarah dalam perkembangan ketopografian. Sejak pengakuan kedaulatan secara fisik maka hampir serempak unsur-unsur topografi diserahkan dari Topgrafisch Dienst KNIL kepada Jawatan Topografi, yaitu :

Geodetisch Instituut diserahkan pada tanggal 31 Mei 1950 di Bandung.

Fotogrametrisch Brigade diserahkan pada tanggal 31 Mei 1950 di Jakarta.

Terrestrisch Opnemings Bureau diserahkan tanggal 31 Mei 1950 di Bandung.

Geografisch Instituut diserahkan tanggal 30 Mei di Jakarta.

Reproducti Bedrijf van de Top Dienst diserahkan tanggal 1 Juni 1950 di Jakarta.

Selain unsur – unsur Topografi di Jakarta, juga dilaksanakan penyerahan Kantor-kantor Topografi di daerah dari Top Dienst KNIL sesuai dengan perintah Kepala Jawatan Topografi, maka Perwira-perwira Angkatan Darat Republik Indonesia Serikat yang mewakili Jawatan Topografi untuk menerima penyerahan dari Kepala Bagian Top Dienst KNIL antara lain  : LETNAN II P.Wijatno Martodimejo menerima penyerahan Landrente Detachement Van Oost Jawa di Malang. Pada tanggal 11 Juli 1950 kekuatan personel Jawatan Topografi masih ditambah dengan sisa pegawai EX Brigade Jawa Timur di Kediri dan Ex  Seksi di Turen (Malang Selatan), dari Inspektorat Topografi Republik Indonesia di Surakarta yang pada saat perang kemerdekaan II meneruskan perjuangan perlawanan bersenjata dengan menggabungkan diri kepada Brigade IV antara lain Kesatuan dari Tentara Nasional Indonesia Devisi I Jawa Timur.

Dibidang Organisasi pada bulan Nopember 1950 struktur organisasi dan prosedur Topografi yang lama diganti dengan yang baru.

BAB III            PERKEMBANGAN TOPDAM V/BRAWIJAYA

a.         Perkembangan Topdam V/Brawijaya dari Masa ke Masa

Kantor “ Sokuryo Kyoku “ berhasil   diambil  alih  dari  tangan  jepang   pada  tanggal  28 September 1945, maka secara De Fakto lahirlah jawatan Topografi yang untuk sementara bernaung dibawah Kementrian Kehakiman, karena pada waktu itu belum ada Kementrian Pertahanan. Sehingga tanggal 28 September 1945 ditetapkan sebagai hari jadi Topografi sesuai dengan Skep Pangad Nomor : Kep-1471/II/1967 tanggal 27 Nopember 1967.

            Dan pada tahun 1946 setelah dibentuk Kementrian Pertahanan dalam kabinet Republik Indonesia, maka dengan penetapan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8/SD

tanggal 26 April 1946 Jawatan Topografi diserahkan dari Kementrian Kehakiman ke Kementrian Pertahanan TMT 1 Mei 1946. Hal ini juga membawa pengaruh terhadap  perubahan Topografi TNI AD.

            Selanjutnya hari jadi Topografi berubah menjadi  tanggal 26 April sesuai dengan Surat Keputusan Kasad No.Skep/691/VII/1986 tanggal 30 Juli 1986.

Berdasarkan Skep Menteri Pertahanan  No. D/MP/355/51/ tanggal 15 September 1951 Topografi merupakan salah satu Jawatan Tehnis AD (Jantop).

Berdasarkan ketetapan Men Pangad  No. Tap 10 – 160 tanggal 20 April 1960 Jawatan Topografi dirubah menjadi Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad) yang merupakan Badan Pelaksana Utama Tingkat Departemen Angkatan Darat (Depad). 

Berdasarkan Surat Ketetapan Pangad No. Tap 0-5 tanggal 5 Agustus 1958 Organisasi Topografi berubah dari Jawatan Topografi menjadi Direktorat Topografi. Pada Revisi I Tap 0-5 tahun 1961 Dittop dirubah merupakan Instalansi Pusat TNI AD s/d 1963 dengan nama Instansi Pusat Peta Militer.

Berdasarkan Surat Keputusan Pangad No.Kep/1434/II/1967 tanggal 25 – 11- 1967 ditetapkan Organisasi dan Tugas Dittopad dan Topografi tingkat Koanda  dan tingkat Kodam antara lain : Topdam VIII/Brawijaya (Skep Pangdam VII/Brw, No. Kep 77/1967 tanggal 31 – 8 – 1967).                      

Berdasarkan Surat Keputusan Kasad No.Kep 186/3/1971 tanggal 23-3-1971 Dittopad dirubah menjadi Jawatan Topografi Angkatan Darat ( JANTOPAD ) yang merupakan Badan Pelaksana Pusat tingkat MABESAD.

Berdasarkan Surat Keputusan Kasad No : Skep/23/V/1985 tanggal 21 – 5 – 1985 Jantopad dirubah menjadi Direktorat Topografi (DITTOP) sampai sekarang. Dengan perubahan tersebut maka Jawatan Topografi Kodam (Jantopadam) dirubah menjadi Topdam.

Berdasarkan Surat Keputusan Kasad No : Skep/62/ IX/ 1985 tanggal 18 September 1985 dibentuklah Struktur Organisasi Topdam V/Brawijaya dengan DSPP yang ada hingga tahun 2006.